Radiomuara.id / Jakarta,28 Nov 2020
Badan Kepegawaian Negara ( BPN) berencana akan mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses menuju reformasi sistem pangkat dan penghasilan (gaji dan tunjangan) serta fasilitas PNS.Hal tersebut dikatakan Plt kepala biro hubungan masyarakat hukum dan kerjasama BPN yakni Paryono.Paryono mengatakan, besaran gaji dan tunjangan PNS kedepan tidak lagi berdasar pangkat dan golongan ruang. Tapi nantinya akan berdasar pada beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.
“Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan ” Ujarnya, mengutip keterangan kepada merdeka.com
Paryono menambahkan,perumusan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebab hal ini berkaitan juga dengan regulasi lainnya seperti jaminan pensiun, hari tua dan kesehatan PNS. Selain itu, Paryono juga menekankan bahwa seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara,sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati. Semua ini harus didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif. Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang Pangkat, Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS. Ini agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara.
Secara substansial, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja diubah ke sistem berbasis pada harga jabatan (job price) didasarkan pada nilai jabatan (Job Value). Nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat.
Sumber : Merdeka.com
by Radiomuaranetwork